SEJARAH TIMOR LESTE YANG PISAH DARI INDONESIA

Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugis mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuatlah Perjanjian Lisbon (1859) di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Secara resmi pada tanggal 17 Juli 1909, pemerintah Portugis mengeluarkan keputusan kerajaan yang mengakui wilayah Timor Portugis sebagai bagian kerajaannya “reinos”. Jepang kemudian menguasai Timor Portugis dari 1942 sampai 1945, tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Anyelir di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi diri ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa “jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000”. Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pengeboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, tetapi Tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.

Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya.

Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILIN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya mati di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan ada pula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.

Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jenderal Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.

Amerika Serikat dan Australia “merestui” tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme terutama karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis-Komunis. AS dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit-birit dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City.

amun PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis.

Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia antara lain dengan mengadopsi Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai “balas budi” atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi Republica Democratica de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar AS sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi.

Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia : Sejarah dan Konflik

TIMOR Timur, yang kini dikenal sebagai Timor-Leste, memiliki sejarah panjang dan kompleks terkait integrasinya dengan Indonesia serta proses menuju kemerdekaannya. Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) atau Timor Leste terletak di bagian timur Pulau Timor di Asia Tenggara. 

Sebelumnya, Timor Leste adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan memilih nama Portugis, Timor Leste. 

Sebagai negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, lalu bagaimana proses keluarnya Timor Timur dari indonesia? Ini dia penjelasannya.

Dimulai tahun 1520, Timor Leste, yang pada masa itu dikenal sebagai Timor Portugis, menjadi subjek penjajahan oleh bangsa Portugis. Tak lama setelahnya, baik Jepang maupun Belanda turut berupaya menguasai wilayah ini, menciptakan dinamika yang kompleks dalam sejarah Timor Leste. Kedua kekuatan kolonial ini akhirnya mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Lisbon pada 20 April 1859, yang secara resmi menetapkan batas-batas wilayah koloni mereka di Hindia Belanda dan Timor Portugis.

Perubahan besar terjadi tahun 1974 ketika rezim Estado Novo Portugal runtuh, membuka jalan bagi munculnya partai politik Fretilin. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Fretilin berusaha keras untuk membebaskan Timor Portugis dari cengkeraman penjajahan.

Pada 30 November 1975, Timor Leste akhirnya mengumumkan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Namun, hanya dua hari setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, tiga partai politik pesaing Fretilin Partai KOTA, UDT, dan APODETI yang mendukung integrasi dengan Indonesia, mengeluarkan Deklarasi Balibo yang kontroversial.

Deklarasi ini memberikan legitimasi kepada Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang pada saat itu mempertahankan kekuasaannya dengan keras menentang gerakan komunis. Indonesia merespon dengan melakukan invasi ke Timor Leste yang saat itu dikuasai Fretilin yang berhaluan kiri, operasi ini dikenal dengan nama Operasi Seroja.

Tindakan militer ini menimbulkan kecaman luas dari komunitas internasional terhadap kekerasan yang terjadi. Pada 1976, Timor Leste secara resmi bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi baru dengan nama Timor Timur.

Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah jatuhnya rezim Soeharto, dilakukan referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur akan merdeka dari Indonesia atau tidak. Hasilnya jelas menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur mendukung kemerdekaan. Konflik bergejolak dan akhirnya pasukan perdamaian PBB untuk Timor Timur (INTERFET) turun tangan untuk mengamankan wilayah tersebut.

Pada 20 Mei 2002, Timor Timur akhirnya mendapat pengakuan resmi sebagai negara merdeka oleh komunitas internasional dengan nama baru, Timor Leste. 

Setelah kemerdekaan, hubungan antara Indonesia dan Timor Leste mengalami pasang surut tetapi secara bertahap membaik. Kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, keamanan, dan pendidikan.

Proses kemerdekaan Timor Leste mengajarkan banyak hal tentang pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, dan peran komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik. Ini juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam mengatasi perbedaan politik.

Proses keluarnya Timor Timur dari Indonesia adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah modern Indonesia dan dunia internasional. Ini adalah cerita tentang perjuangan untuk kemerdekaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan akhirnya, kemenangan diplomasi dan keadilan. (Z-3

Fakta-Fakta Menarik Mengenai Integrasi Timor Timur 

TIMOR Leste, yang dikenal juga sebagai Timor Timur, memiliki sejarah yang kaya dan penuh gejolak terkait dengan integrasinya ke dalam Indonesia dan kemudian perjuangannya untuk meraih kemerdekaan. 

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang proses integrasi dan referendum tersebut:

1. Latar Belakang Kolonial

Integrasi Timor Timur (sekarang Timor Leste) ke dalam Indonesia pada 1976 merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Asia Tenggara. Sebelum integrasi, Timor Timur adalah koloni Portugal selama lebih dari empat abad. 

Kolonisasi ini berlangsung dari abad ke-16 hingga tahun 1975, ketika Revolusi Bunga di Portugal menyebabkan lemahnya kontrol kolonial, memberikan kesempatan bagi wilayah-wilayah jajahan Portugal untuk mengejar kemerdekaan. 

Pada 28 November 1975, Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), sebuah partai politik di Timor Timur, mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut dari Portugal

2. Invasi Indonesia 

Hanya sembilan hari setelah deklarasi kemerdekaan, Indonesia melancarkan invasi militer ke Timor Timur pada 7 Desember 1975. Operasi militer ini, yang dikenal dengan nama Operasi Seroja, didorong oleh kekhawatiran Indonesia bahwa kekacauan politik di Timor Timur dapat mengancam stabilitas kawasan dan mengundang campur tangan kekuatan asing. 

Pada Juli 1976, Indonesia secara resmi mengumumkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur. Namun, integrasi ini tidak diakui banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tetap menganggap Portugal sebagai kekuatan administratif sah di Timor Timur.

3. Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Selama masa integrasi, Timor Timur mengalami konflik berkepanjangan antara pasukan Indonesia dan kelompok-kelompok perlawanan lokal seperti Fretilin. Konflik ini diwarnai dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi-organisasi seperti Amnesty International. 

Kasus-kasus pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan marak terjadi, dengan perkiraan jumlah korban jiwa antara 100.000 hingga 200.000 orang akibat konflik, kelaparan, dan penyakit.

4.Tekanan Internasional dan Referendum 

Tekanan internasional terhadap Indonesia terus meningkat. Pada 1999, Presiden Indonesia B.J. Habibie akhirnya menyetujui diadakannya referendum di Timor Timur. 

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur secara besar-besaran memilih untuk merdeka dari Indonesia, dengan lebih dari 78% suara mendukung kemerdekaan.

5. Intervensi Internasional

Kekerasan pasca-referendum mendorong intervensi internasional melalui pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh Australia di bawah mandat PBB. Misi ini dikenal sebagai INTERFET (International Force for East Timor), yang berhasil memulihkan ketertiban dan keamanan di Timor Timur. 

Setelah kekerasan mereda, PBB mendirikan UNTEA (United Nations Transitional Administration in East Timor) yang bertugas mengelola transisi menuju kemerdekaan penuh. UNTAET membantu membangun institusi-institusi pemerintahan, infrastruktur, dan sistem hukum yang diperlukan untuk sebuah negara yang baru merdeka.

6. Kemerdekaan Penuh 

Pada 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Upacara kemerdekaan dihadiri banyak pemimpin dunia, menandai akhir dari masa transisi yang panjang dan penuh tantangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, Timor Leste terus berupaya membangun dirinya sebagai negara yang stabil dan demokratis.

7. Hubungan Bilateral dengan Indonesia 

Hubungan bilateral antara Timor Leste dan Indonesia juga mengalami perbaikan, dengan kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat mereka. Meskipun masa lalu penuh dengan konflik, kedua negara sekarang berupaya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berdampak besar pada masyarakat Timor Timur. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha memperkuat integrasi, konflik dan korban jiwa yang banyak menyebabkan banyak rakyat Timor Timur menolak integrasi dan memilih kemerdekaan. 

Sejarah ini menyoroti pentingnya memahami dan menghormati identitas dan keinginan masyarakat setempat dalam proses integrasi atau kemerdekaan. (Z-3)

Fakta & Sejarah Timor Leste: Budaya sampai Status Kenegaraan

Timor Leste atau dulunya bernama Timor Timur adalah provinsi termuda yang menjadi bagian dari Indonesia di bawah rezim Presiden ke-2 Soeharto. Berbeda dengan Provinsi Jawa yang dijajah Kolonial Belanda, Timor Timur dulunya dijajah oleh Koloni Portugis.

Berdasarkan catatan BBC, Timor Leste memiliki perjalanan yang panjang dan traumatis untuk memerdekakan negaranya.

Sampai di tahun 1998, setelah Presiden Soeharto lengser, BJ Habibie (Presiden ke-3 Indonesia) mengumumkan kesediaannya memberikan referendum untuk Timor Timur.

Referendum yang berlangsung pada 30 Agustus 1999 dengan lebih dari 90 persen partisipan mengeluarkan hasil sebanyak 78,5 persen rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan dan menolak otonomi yang diusulkan Indonesia. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi menjadi sebuah negara.

Timor Leste: Sejarah, Budaya

Tidak banyak yang tahu tentang sejarah dan budaya Timor Leste sejak lepas dari Indonesia. Berikut 8 fakta Timor Leste yang jarang diketahui banyak orang.

1. Dijajah Portugis

Sebelum menjadi negara merdeka, Timor Leste sempat dijajah oleh Bangsa Portugis pada tahun 1509-1511. Seperti Belanda, awalnya para pedagang Portugis ini hanya datang untuk berdagang dan membeli rempah-rempah dari Timor Leste.

Sampai akhirnya, Portugis menguasai daerah ini dan membangun banyak fasilitas, seperti sekolah, tempat ibadah, dan menyebarkan ajaran agama Katolik di Timor Leste.

2. Bendera Timor Leste

Bendera Timor Leste terdiri dari empat warna, hitam, putih, ,uning, dan merah. Desain dan warna bendera ini diambil dari Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste (Fretilin), sebuah kelompok pertama yang menentang pengambilalihan Indonesia atas Timor Timur pada 1975-1976.

Warna hitam mewakili empat abad represi kolonial, warna kuning melambangkan perjuangan kemerdekaan negara, warna merah mempresentasikan penderitaan rakyat Timor, dan bintang putih mempresentasikan harapan di masa depan.

Meski desain bendera nasional ini sudah dibuat sejak tahun 1975, namun Timor Leste baru menggunakan bendera ini pada 20 Mei 2002 setelah berhasil mendapat kedaulatan penuh.

3. Bahasa Resmi Timor Leste

Fakta Timor Leste selanjutnya adalah memiliki 15 dialek lokal dan dua bahasa resmi, yakni Bahasa Tenun dan Bahasa Portugis.

Namun, banyak masyarakat Timor Leste yang menggunakan tiga bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Portugis.

4. Referendum 1999

Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Sampai lengsernya rezim Soeharto, Presiden Habibie mengumumkan Referendum pada 30 Agustus 1999 yang harus dipilih dari 2 pilihan yang ditawarkan, yakni menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam NKRI atau menolak.

Dari hasil pemilihan referendum tersebut, menampilkan setidaknya 78 persen atau sekitar 344 ribu penduduk Timor Timur memilih untuk menolak otonomi khusus dan ingin memperjuangkan kemerdekaan negaranya.

5. Timor Leste Resmi diakui Sebagai Negara Pada 2002

Meski Timor Leste sudah tidak menjadi bagian NKRI, namun status kenegaraan negara ini baru diresmikan pada tahun 2002, tepatnya pada 20 Mei dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.

Setelah peresmian ini, Timor Leste menganut sistem pemerintahan republik demokrasi parlementer, yang berarti kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun.

Sedangkan jajaran pemerintahannya, Perdana Menteri dipilih dari multi partai dan ditunjuk dari partai mayoritas

6. Mata Uang 

Fakta Timor Leste selanjutnya adalah menggunakan Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang resminya. Meskipun begitu, negara ini juga memiliki mata uang lokal sendiri yang bernama koin Centavo yang pertama kali dikenalkan pada 2003 untuk menggantikan Rupiah.

Koin Centavo ini terdiri dari pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50. 100 koin Centavo Timor Leste setara dengan 1$ USD. 

Akan tetapi, di daerah perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste masih sering menerima Rupiah untuk kegiatan transaksi

7. Jumlah Penduduk dan Mayoritas Agama

Berdasarkan data yang dikeluarkan worldometers.info, jumlah penduduk Timor Leste mencapai 1,383,963 per hari Minggu, 12 Februari, 2023.

Timor Leste tidak memiliki agama resmi, namun berdasarkan laporan yang dikeluarkan state.gov, sebanyak 97.6 persen masyarakat Timor menganut agama Katolik, 2 persen menganut agama Protestan, dan kurang dari 1 persen menganut agama Muslim.

8. Resmi Menjadi Anggota ASEAN

Setelah meraih kemerdekaan, Timor Leste sudah menunjukkan keinginan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN pada 20 Mei 2002.

Dalam upayanya, Timor Leste sangat aktif mengikuti berbagai forum Asia Tenggara, mulai dari bergabung dengan Forum Regional ASEAN. Dari forum ini, Timor Leste berharap dapat bergabung menjadi anggota ASEAN.

Sayangnya, perjalanan Timor Leste masih cukup panjang untuk mencapai cita-citanya. Sampai akhirnya, di tahun 2011 Timor Leste kembali mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi anggota. 

Sayang, permohonan itu lagi-lagi ditolak dengan berbagai macam alasan. Mulai dari masih harus membenahi tatanan negara, belum memiliki kedutaan di 10 negara anggota ASEAN, dan masih banyak lainnya.

Akhirnya, di tahun 2015 Timor Leste berhasil memenuhi persyaratan yang diminta oleh anggota ASEAN. Namun status keanggotaan masih belum dimilikinya, sebab negara ini dianggap memiliki sumber daya manusia yang kurang.

Setelah itu, status permohonan keanggotaan ASEAN kembali di uji di tahun 2021. Sampai akhirnya, di hari Jumat 11 November 2022, Kamboja meresmikan Timor Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN di dalam pertemuan ASEAN ke-31 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja.

PAPUA NUGINI YANG MEMISAHKAN DIRI DARI INDONESIA ADA APA ?

Papua Nugini (bahasa Inggris: Papua New Guinea), dengan nama resmi Negara Merdeka Papua Nugini (bahasa Inggris: Independent State of Papua New Guinea), adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan memiliki perbatasan darat langsung dengan Indonesia di sebelah barat, Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby.

Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 9 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini

Sebagian besar penduduk menetap di dalam perkampungan yang membentuk komunitas masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Komunitas masyarakat tradisional ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini, dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis “Tanah ulayat” diakui dan memiliki kekuatan hukum, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

Geografi negara Papua Nugini beragama dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Tekstur daratannya yang sedemikian rupa membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1,25 per hari.

Sejarah

Keberadaan manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu daratan yang mula-mula dihuni oleh manusia modern, setelah daratan Afrika dan Eurasia, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal. Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.

Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih, dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata papua diturunkan dari pepatah kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan “New Guinea” (Nueva Guinea) adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.

Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, paro selatan daratan negara ini diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania dengan mengembalikan nama dulunya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania. Hal ini menjadi sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaannya pada 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.

Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori itu akhirnya dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II yang kemudian disederhanakan menjadi “Papua Nugini”, sehingga membuat administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah. Masalah yang rumit bermunculan saat itu, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.

Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya tanpa peperangan dari Australia pada 16 September 1975, kendati demikian, Papua Nugini dan Australia tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).

Sebuah pemberontakan separatis pada 1975-1976 di Pulau Bougainville mengakibatkan perubahan rancangan Konstitusi Papua Nugini hanya dalam 11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semi federal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan, Joseph Kabui terpilih sebagai perdana menteri, tetapi tidak lama kemudian ia digantikan oleh wakilnya, John Tabinaman. Tanaman tetap menduduki jabatannya hingga pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008, dengan James Tanis muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina, yang menewaskan ribuan orang, pecah pada Mei 2009.

Geografi

Dengan luas 462.840 km2 (178.704 sq mi), Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia.

Papua Nugini sebagian besar bergunung-gunung (puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm setinggi 4.509 meter; 14.793 kaki) dan sebagian lainnya ditutupi hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitaran sungai Sepik dan Fly. Papua Nugini juga turut dikelilingi oleh terumbu karang

Negara ini terletak di Cincin Api Pasifik, pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik. Terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung sangatlah sering. Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai tsunami.

Daratan utama negara ini adalah paro timur Pulau Papua, di mana kota-kota terbesar ada di sana, termasuk di antaranya ibu kota Port Moresby dan Lae; pulau-pulau utama lainnya adalah Irlandia Baru, Britania Baru, Manus, dan Bougainville.

Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan khatulistiwa yang mengalami hujan salju, yang ada di titik-titik tertinggi daratan utamanya.

Perbatasan

Perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dikonfirmasi dengan perjanjian bersama Australia sebelum kemerdekaan pada tahun 1974. Perbatasan maritim dengan Australia dikonfirmasi dengan perjanjian pada tahun 1978

Ekologi

Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia, yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari Lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua (juga disebut Sahul atau Meganesia). Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang melintasi Selat Torres, yang pada zaman lampau merupakan sebuah land bridge — khususnya pada Zaman es ketika permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang

Akibatnya, banyak spesies burung dan mamalia yang ditemukan di Pulau Papua memiliki pranala genetik yang dekat dengan spesies yang berpadanan di Australia. Satu spesimen yang berharga bagi kedua-dua daratan ini adalah kehadiran beberapa spesies mamalia marsupial, termasuk beberapa kangguru dan possum, yang tidak ditemukan di tempat lain.

Banyak pulau lainnya di wilayah Papua Nugini, termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville, Kepulauan Admiralty, Kepulauan Trobriand, dan Kepulauan Louisiade yang tidak pernah terkait dengan Pulau Papua oleh land bridge, dan daratannya minim spesies mamalia tanah dan burung yang tak bisa terbang yang lazim ditemui di Pulau Papua dan Australia.

Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adi benua kuno Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada zaman kapur, 65-130 juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari Antartika pada kira-kira 45 juta tahun lalu. Semua daratan Australia adalah tempat bagi flora Antartika, yang diturunkan dari flora Gondwana selatan, termasuk tumbuhan runjung podocarpaceae dan pinus araucaria, dan nothofagus berdaun lebar. Famili tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.

Karena Lempeng Indo-Australia (yang meliputi anak benua India, Australia, dan lantai Samudera Indonesia) membujur ke utara, ia bertumbukan dengan Lempeng Eurasia, dan tumbukan kedua-dua lempeng itu menyembulkan Pegunungan Himalaya, kepulauan Indonesia, dan Pegunungan Tengah Pulau Papua. Pegunungan Papua berumur lebih muda dan lebih tinggi daripada pegunungan di Australia, sehingga ia menjadi gletser khatulistiwa yang langka. Pulau Papua adalah bagian dari zona tropika yang lembab, dan banyak tumbuhan hutan hujan Indomalaya tumbuh lebat melintasi selat-selat yang sempit dari Asia, bercampur dengan flora Australia dan Antartika.

Papua Nugini meliputi sejumlah kawasan ekologi:

• Hutan hujan dataran rendah Kepulauan Admiralty
• Hutan hujan Pegunungan Tengah
• Hutan hujan gunung di Semenanjung Huon
• Hutan hujan Kepulauan Louisiade
• Hutan hujan dataran rendah Britania Baru-Irlandia Baru
• Hutan hujan gunung Britania Baru-Irlandia Baru
• Bakau Papua
• Hutan rawa air segar dan hutan hujan dataran rendah Papua Utara
• Hutan hujan gunung Papua Utara
• Hutan hujan Kepulauan Solomon (termasuk Pulau Bougainville dan Pulau Buka)
• Hutan hujan Papua Selatan
• Hutan rawa air segar Papua Selatan
• Hutan hujan dataran rendah Papua Selatan
• Hutan hujan Kepulauan Trobriand
• Padang rumput Trans Fly
• Padang rumput sub-alpina Pegunungan Tengah

Politik

Pemerintahan

Papua Nugini adalah negara yang termasuk dalam Alam Persemakmuran, dengan Raja Charles III sebagai kepala negara. Sang Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini saat ini, Bob Dadae. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif dan bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Sejak awal kemerdekaannya, konvensi konstitusional dan juga Australia sudah memperkirakan bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Namun hal itu terbilang sulit untuk dapat terlaksana, karena bagaimanapun, pihak kerajaan menganggap bahwa negara yang baru saja merdeka ini tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan.

Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter O’Neill. Parlemen Nasional menerapkan sistem unikameral yang dimana memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah saat itu, sehingga membuat pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah ketidakstabilan seperti itu berlangsung lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini memberi dampak stabilitas yang efektif bagi negara, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.

Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang sering kali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.

Hukum

Parlemen negara ini yang berkamar tunggal menjalankan legislasi dengan cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki “kabinet,” “pemerintah yang bertanggung jawab,” dan sistem “demokrasi parlementer.” Bila terdapat rancangan undang-undang, maka itu diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatif, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur Jenderal. Sebagian besar peraturan legislasi sebenarnya telah diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.

Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki yurisdiksi untuk mengatur konstitusional statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka, atau pada permohonan rujukan yang di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Merupakan hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, bahwa cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan memiliki pengaruh lebih, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu menghormati kekuatan otoritas yudikatif ini.

Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi, yang pada masa-masa berikutnya diharap dapat memberi perhatian lebih terhadap undang-undang konservatif, untuk menyerap risalah “adat” komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan sering kali diabaikan. Faktanya, penerimaan dan penerapan statuta lebih banyak diambil dari yurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris.

Pembagian administratif

Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer namun penggunaannya cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olahraga, dan kegiatan lainnya.

Negara ini memiliki 22 pembagian wilayah yang setara provinsi: 20 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.

Ekonomi

Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.

Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.

Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa “paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapkan ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008.

Pertanahan

Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Banyak pihak disana yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah yang mendesak karena rancangan pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antara perusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali terpicu pada pertanyaan seperti apakah perusahaan-perusahaan itu memiliki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.

Transportasi

Transportasi di Papua Nugini sangat dibatasi oleh kontur tanahnya yang bergunung-gunung. Port Moresby tidak terhubung dengan kota-kota besar lainnya melalui jalan darat, dan banyak kampung yang berjauhan hanya dapat dicapai melalui pesawat perintis atau bahkan jalan kaki. Hasilnya, perjalanan lewat udara adalah modus transportasi yang paling penting. Papua Nugini punya 578 lapangan terbang perintis, dan sebagian besarnya belum beraspal

Demografi

Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar diantaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Suku yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari negara lain yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina, Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Saat ambang kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini

Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar: bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin). Satu-satunya region di mana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan Region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hiri Motu. Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7.000 penutur berbahasa, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih besar daripada bahasa bangsa lain di bumi.

Agama

Walaupun Papua Nugini adalah Negara agama Kristen, tetapi pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pemeluk Kristen, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.

Sensus tahun 2020 menunjukkan 99.5% penduduk adalah umat Kristen; Persentase sensus yang dimaksud adalah:

Agama minoritas meliputi Baha’i (15.000 orang atau 0,3%), sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000-2.000 orang atau 0,03%, sedangkan Islam Sunni berjumlah kira kira 800-1000 orang atau 0,02% (Yang beragama Islam baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi bukan orang Papua Nugini yang pindah agama). Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa penyebaran ajaran agama Kristen, Islam maupun Konghucu begitu aktif di negara ini.

Juga terdapat kepercayaan tradisional, seperti Korowai yang menganut animisme (0,05%). Beberapa juga cenderung memiliki unsur penyembahan leluhur, meskipun tata cara peribadatannya menunjukkan keragaman yang ekstrim bagi kalangan penganutnya. Adalah merupakan hal yang lazim di antara penganut kepercayaan tradisional tentang keyakinan mereka terhadap masalah, atau roh jahat, yang kerap dipersalahkan sebagai entitas yang selalu “meracuni dan mendatangkan kesulitan” bagi rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut

Pendidikan

Masih banyak penduduk di negara ini yang belum melek aksara. Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja. Ini termasuk 500 sekolah Gereja Lutheran Injili Papua Nugini. Papua Nugini punya enam universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. Dua universitas yang didirikan adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di Distrik Ibukota Nasional, dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di Lae, di Provinsi Morobe.

Empat universitas lainnya yang dulunya disebut college, didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan (dijalankan oleh Gereja Katolik) di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Vudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik (dijalankan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh) di Distrik Ibu kota Nasional

Kesehatan

Pada tahun 2004, besaran pengeluaran senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS hingga ke tingkat pandemi. Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk

Budaya

Penduduk di Papua Nugini merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk pertahun menurut data sejak tahun 2005-2010 sebesar 2.0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan di sana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan yakni Inggris, Tok Pisin dan Bahasa Hiri Motu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1 % populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, Tiongkok, dan UK, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua Nugini terbilang cukup besar, diperkirakan sekitar 57,3%.

Papua Nugini memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik disana. Meskipun kebudayaannya bervariasi, struktur sosial di Papua Nugini pada umumnya termasuk karakter dibawah ini:

• Pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat,
• Hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri,
• Cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual,
• Tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan. Tapi pada umumnya, perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi salah satu masalah sosial disana,
• Pola dan frekuensi aktivitas seksual (khususnya di area pedesaan) berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini,
• Kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan di pedesaan.

 

TEMPAT BERMAIN SLOT YANG ASIK : MAHKOTA69